Komentar
Harus disadari bahwa sebagian besar pembangunan Pemerintah sekarang ini ada dipundak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai institusi yang paling mengerti tentang maritim.
Harapan akan munculnya seorang Dirjen baru yang bisa menjadi Nakhoda hebat, jujur, kompeten dan berasal dari konstituen maritim yang sangat mengakar sangatlah ditunggu insan maritim negeri ini.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017), Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing menuturkan : " Sebagian besar program nawacita Jokowi bertumpu di Kemenhub.
Maka itu, sumber daya manusia (SDM) yang kapabel, profesional, dan memiliki integritas perlu ditempatkan di Kemenhub" .
"Saya kira apa yang terjadi di Dirjen Perhubungan Laut (operasi tangkap tangan KPK) beberapa waktu lalu, hanya bagian kecil itu dari sejumlah kasus di kementerian itu," kata Anton
"Apa yang kita dapat Pak Menteri. Di kelautan kita selalu tertinggal. Kemarin di Tokyo kita blacklist STCW (standar internasional pelayaran) dan masih banyak lainnya," imbuhnya.
Sistem pendidikan maritim yang dikelola Kemenhub juga disoroti Anton. Badan Pengelola SDM Kemenhub dianggap jauh tertinggal dibanding negara lain. Begitu pula dengan perusahaan pelayaran, yang sudah jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain, seperti dari Jerman dan bahkan Vietnam.
"Pendidikan kemaritiman kita sangat jauh tertinggal apalagi dibandingkan dengan kondisi negara kita maritim atau terbesar di dunia," imbuhnya.
Undang Undang Aparatur Sipil Negara menetapkan bahwa jabatan Dirjen adalah jabatan Professional, sementara untuk menteri adalah jabatan politis. Arti professional untuk Seorang Direktur Jenderal Perhubungan Laut adalah seseorang yang paling mumpuni dibidang maritim negara ini.
Dia adalah seseorang yang sangat fasih mengenai payung internasional HUBLA, yaitu International Maritime Organization (IMO), paham persoalan dunia pendidikan maritim di negeri ini, paham dunia kepelautan, paham kebutuhan dunia pelayaran akan diberlakukan nya aturan NCVS,
Dan tentu bermoral dan memiliki jiwa kepemimpinan sangat baik.
Seorang Dirjen yang bisa membawa arah pembangunan maritim kearah yang benar, yang mampu memberikan masukan yang jujur kepada atasan nya atas dasar kemampuan pengetahuannnya yang baik dan selalu membuka diri terhadap masukan dari komunitas yang merupakan konstituennya. Perlu diingat, diluar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut banyak terdapat komunitas yang selalu memikirkan, berdiskusi, dan memberikan masukan bagaimana memajukan negara maritim ini, walaupun tanpa jabatan di pemerintahan.(zah)