KomentarCatatan Ketua IKPPNI ;
Indonesia kembali mengalami musibah dalam kegiatan pengeboran lepas pantai, kali ini di pesisir utara Jawa Barat pada Jumat ( 12/7/2019 ), dimana saat itu terjadi kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ( PHE ONWJ ).
Walau jarak lokasi kejadian ke pantai Utara Jawa di Karawang sekitar dua kilometer ( 2 km ), namun dampak pencemaran lingkungan yang signifikan akibat minyak mentah ( crude oil ) yang dimuntahkan oleh sumur bertekanan tinggi terbukti sulit dikontrol.
Belajar dari penanganan yang sedemikian mahal, sudah waktunya kegiatan-kegiatan berisiko tinggi seperti itu mengadakan evaluasi darurat terhadap standar yang sudah bertahun tahun mereka pertahankan tanpa peningkatan Safety risk management.
Hal demikian dimungkinkan karena di Indonesia masih banyak kalangan yang menganut paradigma "selama ini aman saja" atau "biasanya aman saja". Sampai saat musibah terjadi, barulah semua pihak mulai menyadari bahwa paradigma yang dipertahankan ternyata terbukti menabung masalah dikemudian hari dengan dampak biaya anggaran yang tak terduga dan tak terhingga.
Tidak bisa dipungkiri bahwa sense of urgency atau safety analysis, sebagai common senses mendasar dalam setiap individu yang terlibat di setiap kegiatan berisiko tinggi itu selalu harus tetap diasah, dilatih dan dikembangkan untuk selalu dapat mempersiapkan mitigasi yang paling cocok untuk berbagai kemungkinan musibah yang bisa terjadi.
Bila diamati kegiatan pengeboran sumur minyak lepas pantai ( Offshore drilling ) yang melibatkan Jack Up Rig ( untuk kedalaman laut sampai 80-90 meter ) maka salah satu tahapan dalam SOP adalah melakukan geo-technical survey. Satu tahap yang tidak murah kegiatannya, namun harus selalu dilakukan untuk meyakini bahwa saat kaki-kaki Rig penetrasi kedasar laut maka itu aman dan tidak berpotensi merusak konstruksi kaki-kaki rig. Langkah demikian adalah sebagai bentuk mitigasi perlindungan unit jack up rig, dimana itu menyangkut insurance liability. dalam hal ini maka properti tersebut ( jack up rig ) terlindungi.
Pertanyaan yang kemudian timbul, bagaimana dengan hirarki aspek safety untuk lingkungan hidup? Untuk diketahui bahwa runutan pemahaman hirarki safety dalam konsep IMO adalah :
1. Human
2. Environtment
3. Property
Ini bisa diartikan bahwa alat boleh rusak (Porperty damage) karena bisa bisa diperbaiki dan bisa diganti, tapi manusia harus terselamatkan ( karena tidak tergantikan, bukan karena tidak ternilai ), dan lingkungan juga sedapat mungkin harus luput dari dampak pencemaran.
Dari musibah ONWJ diatas, maka terlihat bahwa konsep mitigasi perlindungan lingkungan dalam menanggulangi tumpahan minyak yang rupanya terabaikan.
Sebagai organisasi profesi, dimana banyak anggota kami yang bekerja di dunia pengeboran lepas pantai, IKPPNI menyarankan untuk meningkatkan safety risk management dgn perangkat-perangkat HAZID HAZOP, TRA dan JSA serta segera revisi SOP kegiatan terkait agar menghasilkan mitigasi kegiatan-kegiatan pengeboran lepas pantai yang lebih memadai, termasuk kegiatan lifting tankers, selaiknya selalu sudah dibentangkan oil booms yang tepat baik dari sisi desain maupun ukuran. Tentu hal ersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit, namun bisa dihitung dengan menetapkan suatu anggaran. Hal ini jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya musibah yang tidak ada satu pihakpun dapat memprediksinya.
Tetap harus diingat untuk selalu menganalisa tren dari local weather dan arus setempat sebagi perimeter yang tepat.
Ulasan singkat ini dimaksudkan sebagai masukan bagi industri, dan pihak terkait lainnya. Penulis sendiri adalah praktisi yang sering terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi yang serupa sejak tahun 1983 sampai sekarang dengan catatan zero accident. Alhamdulillah.
Mari tetap utamakan keselamatan dengan pencegahan. Bukan bertindak setelah terjadi.
Keselamatan itu mahal. Namun musibah itu jauh lebih mahal.
Salam Keselamatan,
Dwiyono Soeyono
Ketua IKPPNI.
10.08.2019
Indonesia kembali mengalami musibah dalam kegiatan pengeboran lepas pantai, kali ini di pesisir utara Jawa Barat pada Jumat ( 12/7/2019 ), dimana saat itu terjadi kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ( PHE ONWJ ).
Walau jarak lokasi kejadian ke pantai Utara Jawa di Karawang sekitar dua kilometer ( 2 km ), namun dampak pencemaran lingkungan yang signifikan akibat minyak mentah ( crude oil ) yang dimuntahkan oleh sumur bertekanan tinggi terbukti sulit dikontrol.
Belajar dari penanganan yang sedemikian mahal, sudah waktunya kegiatan-kegiatan berisiko tinggi seperti itu mengadakan evaluasi darurat terhadap standar yang sudah bertahun tahun mereka pertahankan tanpa peningkatan Safety risk management.
Hal demikian dimungkinkan karena di Indonesia masih banyak kalangan yang menganut paradigma "selama ini aman saja" atau "biasanya aman saja". Sampai saat musibah terjadi, barulah semua pihak mulai menyadari bahwa paradigma yang dipertahankan ternyata terbukti menabung masalah dikemudian hari dengan dampak biaya anggaran yang tak terduga dan tak terhingga.
Tidak bisa dipungkiri bahwa sense of urgency atau safety analysis, sebagai common senses mendasar dalam setiap individu yang terlibat di setiap kegiatan berisiko tinggi itu selalu harus tetap diasah, dilatih dan dikembangkan untuk selalu dapat mempersiapkan mitigasi yang paling cocok untuk berbagai kemungkinan musibah yang bisa terjadi.
Bila diamati kegiatan pengeboran sumur minyak lepas pantai ( Offshore drilling ) yang melibatkan Jack Up Rig ( untuk kedalaman laut sampai 80-90 meter ) maka salah satu tahapan dalam SOP adalah melakukan geo-technical survey. Satu tahap yang tidak murah kegiatannya, namun harus selalu dilakukan untuk meyakini bahwa saat kaki-kaki Rig penetrasi kedasar laut maka itu aman dan tidak berpotensi merusak konstruksi kaki-kaki rig. Langkah demikian adalah sebagai bentuk mitigasi perlindungan unit jack up rig, dimana itu menyangkut insurance liability. dalam hal ini maka properti tersebut ( jack up rig ) terlindungi.
Pertanyaan yang kemudian timbul, bagaimana dengan hirarki aspek safety untuk lingkungan hidup? Untuk diketahui bahwa runutan pemahaman hirarki safety dalam konsep IMO adalah :
1. Human
2. Environtment
3. Property
Ini bisa diartikan bahwa alat boleh rusak (Porperty damage) karena bisa bisa diperbaiki dan bisa diganti, tapi manusia harus terselamatkan ( karena tidak tergantikan, bukan karena tidak ternilai ), dan lingkungan juga sedapat mungkin harus luput dari dampak pencemaran.
Dari musibah ONWJ diatas, maka terlihat bahwa konsep mitigasi perlindungan lingkungan dalam menanggulangi tumpahan minyak yang rupanya terabaikan.
Sebagai organisasi profesi, dimana banyak anggota kami yang bekerja di dunia pengeboran lepas pantai, IKPPNI menyarankan untuk meningkatkan safety risk management dgn perangkat-perangkat HAZID HAZOP, TRA dan JSA serta segera revisi SOP kegiatan terkait agar menghasilkan mitigasi kegiatan-kegiatan pengeboran lepas pantai yang lebih memadai, termasuk kegiatan lifting tankers, selaiknya selalu sudah dibentangkan oil booms yang tepat baik dari sisi desain maupun ukuran. Tentu hal ersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit, namun bisa dihitung dengan menetapkan suatu anggaran. Hal ini jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya musibah yang tidak ada satu pihakpun dapat memprediksinya.
Tetap harus diingat untuk selalu menganalisa tren dari local weather dan arus setempat sebagi perimeter yang tepat.
Ulasan singkat ini dimaksudkan sebagai masukan bagi industri, dan pihak terkait lainnya. Penulis sendiri adalah praktisi yang sering terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi yang serupa sejak tahun 1983 sampai sekarang dengan catatan zero accident. Alhamdulillah.
Mari tetap utamakan keselamatan dengan pencegahan. Bukan bertindak setelah terjadi.
Keselamatan itu mahal. Namun musibah itu jauh lebih mahal.
Salam Keselamatan,
Dwiyono Soeyono
Ketua IKPPNI.
10.08.2019